Loading
Home Seksualitas
Permasalahan PDP Aids di Indonesia

HIV/AIDS telah memberikan dampak buruk pada dekade lalu pada beberapa negara khususnya di area sub Sahara Afrika dan Asia Tenggara. Angka prevalensi dan insiden secara bermakna menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami beban yang berlebih dibandingkan kemampuannya untuk mengatasi pandemic penyakit ini. Meliputi hampir seluruh aspek, ekonomi, kesehatan dan sosial.

Laporan UNAIDS 2006 menunjukkan bahwa orang dengan HIV/ AIDS yang hidup 39,4 juta orang, dewasa 37,2 juta penderita, anak-anak dibawah usia 15 tahun berjumlah 2,3 juta penderita. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik terjadi peningkatan yang cukup tajam, termasuk di Indonesia. Penularan HIV di Indonesia meningkat tajam. Estimasi kasus HIV/AIDS pada tahun 2002 di Indonesia sekitar 90.00 sampai 130.000, sedangkan estimasi ulang pada tahun 2006 ternyata meningkat hampir dua kali lipat, yaitu dengan diperkirakan 193.000 sekitar (antara 160.000 sampai 210.000).

Faktor risiko penularan melalui hubungan seks tak aman masih tinggi. Sementara itu, penularan melalui penggunaan jarum suntik sejak tahun 2003 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah kasus AIDS yang dilaporkan, sekitar 55% akibat penularan melalui jarum suntik. Peningkatan jumlah kasus HIV AIDS di Indonesia akan berdampak pada kebutuhan layanan PDP atau Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV/AIDS, dikenal juga dengan care support and treatment = CST.

PDP merupakan singkatan dari pelayanan, dukungan dan pengobatan (Care Support and Treatment), adalah suatu layanan terpadu dan  berkesnambungan untuk memeberikan dukungan baik aspek manajerial, medis, psikologis maupun sosial untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ODHA selama perawatan dan pengobatan.

Layanan PDP baru berkembang di Indonesia sejak program 3by5 diluncurkan WHO pada tahun 2004. Meskipun layanan PDP dengan skala kecil telah berjalan di kota besar sejak munculnya kasus HIV/ AIDS, pemerataan layanan PDP ke masyarakat berjalan secara bertahap. Pada tahun 2004, pemerintah juga telah menetapkan 25 rumah sakit sebagai pelaksana layanan PDP. Pada tahun yang sama pemerintah telah menyediakan obat ARV generik dan diberikan secara gratis, terutama kepada ODHA yang miskin. Untuk meningkatkan kompetensi RS tersebut, pemerintah telah melakukan pelatihan nasional baik untuk dokter, perawat, konselor, serta tenaga kesehatan lain. Dengan semakin meningkatnya kasus ODHA dan meningkatnya jumlah RS dan propinsi yang melaporkan adanya kasus ODHA serta kebutuhan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan, pengembangan RS pelayanan PDP semakin mendesak. Saat ini (2007) telah ditetapkan 237 RS layanan PDP. Perluasan ini akan terus dikembangkan sehingga pada tahun 2009, setiap kabupaten/kota telah memiliki RS layanan PDP.

Program 3by5 WHO pada tahun 2005 ternyata belum mencapai sasaran 3 juta orang, hanya sekitar 1 juta orang yang mendapat layanan ARV. Pada tahun 2006 WHO merubah kebijakan 3by5 menjadi kebijakan universal access (akses untuk semua) dan diharapkan setiap negara merencanakan program untuk mencapai akses untuk semua sesuai dengan kemampuan negara tersebut dan Indonesia mentargetkan 20.000 ODHA untuk mendapat ART. Di Indonesia, akses terhadap ARV baru sekitar 50% (10 622 dari sekitar 20.000 kasus AIDS yang ditargetkan sampai dengan tahun 2007), akses ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan akses ARV secara global. Dalam rangka mencapai akses PDP untuk semua, Indonesia perlu menyusun pedoman perluasan jejaring layanan PDP.


Layanan PDP di Indonesia

Sejak diluncurkannya program 3by5 oleh WHO, Indonesia berusaha untuk meningkatkan layanan PDP. Layanan PDP di Indonesia memang dilaksanakan lebih belakangan daripada layanan pencegahan. Namun sesuai dengan makin banyaknya orang yang terinfeksi HIV maka layanan PDP makin dibutuhkan masyarakat. Tersedianya obat ARV generik juga mempercepat layanan PDP karena salah satu komponen layanan PDP adalah layanan ARV. Layanan obat ARV generik memperkuat PDP yang selama ini lebih diutamakan pada layanan infeksi oportunisik, layanan obat simtomatik, pendampingan, dan dukungan. Layanan obat ARV di Indonesia meningkat sejak penggunaan obat ARV generik yang didatangkan dari India dan Thailand. Karena obat ARV generik harganya hanya sekitar 5 % dari harga obat paten maka sebagian masyarakat mampu menjangkaunya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memproduksi obat ARV generik di Indonesia maka pengadaan obat ARV generik lebih berkesinambungan serta harganya semakin murah.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia sesuai dengan anjuran WHO untuk menyediakan layanan ARV bagi semua memberikan subsidi penuh kepada masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan obat ini dapat memperolehnya dengan gratis.

Layanan ARV untuk anak belum tersedia dengan baik. Selama ini yang digunakan adalah membuat puyer atau sirup dari sediaan orang dewasa. Cara ini sebenarnya tidak dianjurkan karena proses pembuatan puyer dan sirup dengan manual ini berisiko merubah dosis dan kekuatan obat. Pengadaan ARV untuk anak merupakan dilema karena jika diadakan pada tingkat pabrik penggunaannya masih sedikit sehingga akan bersisa. Sementara itu, jika dilakukan pada tingkat apotik akurasi preparat ini diragukan. Selain itu pedoman nasional penggunaan ARV pada anak masih dalam proses sehingga dokter yang melayani kasus AIDS anak belum mempunyai pedoman nasional. Pengalaman penatalaksanaan infeksi oportunistik pada anak juga terbatas dan masih terpusat pada pusat layanan yang ada di kota besar. Kemampuan menatalaksana kasus AIDS anak perlu disebarluaskan secara bertahap di 237 layanan ARV.

Agar layanan ARV ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat maka dilakukan pelatihan tenaga kesehatan baik untuk dokter, perawat, konselor, farmasi, dan lain-lain. Pada tahap pertama tahun 2004 ditunjuk 25 rumah sakit dan pada tahun 2006 jumlah rumah sakit yang melayani ARV ditambah sehingga jumlahnya menjadi 75 rumah sakit. Namun pada kenyataannya rumah sakit yang mampu melayani ARV lebih banyak dari itu karena banyak rumah sakit yang ditunjuk yang mempunyai rumah sakit satelit yang ikut dalam program layanan ARV.

Sedangkan dana untuk pengadaan obat ARV berasal dari :
1. Dana APBN
2. Dana Global Fund
3. Dana masyarakat sendiri

Sebagian besar pengadaan obat ARV generik berasal dari dana pemerintah, dana pelengkap berasal dari Global Fund dan masyarakat sendiri. Dana Global Fund digunakan untuk import obat ARV sedangkan dana masyarakat sendiri digunakan untuk pengadaan obat ARV di luar program pemerintah.

Dana ARV program pemerintah digunakan untuk memproduksi AZT, 3TC dan Nevirapin. Sedangkan dana Global Fund digunakan untuk mengimport Stavudin dan Efavirenz dan sebagian kecil juga digunakan untuk menambah persediaan obat AZT, 3TC dan Nevirapin. Dengan demikian di Indonesia terdapat AZT, 3TC dan Nevirapin buatan Kimia Farma serta AZT, 3TC dan Nevirapin import dari India. Di satu sisi import AZT, 3TC dan Nevirapin dapat mengamankan pengadaan obat namun di sisi lain adanya obat yang berbeda bentuk dan namanya ini dapat membingungkan penyelenggara program, apalagi pengguna obat ARV. Penggunaan dana untuk pengadaan obat ARV ini perlu pengaturan karena kebutuhan obat ARV lini dua sudah di depan mata.

Selain layanan ARV, layanan infeksi oportunistik juga telah dilaksanakan. Pada umumnya obat infeksi oportunistik tersedia di rumah sakit namun beberapa infeksi oportunistik memerlukan obat yang mahal seperti amfoterisin B untuk kriptokokkus, gansiklovir untuk infeski CMV. Distribusi ARV berjalan cukup lancar sehingga setiap unit layanan dapat menyediakan ARV sesuai kebutuhan. ARV dikirim ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Penggunaan ARV dilaksanakan oleh tenaga yang sudah dilatih dan diawasi oleh tim AIDS rumah sakit. Panduan penggunaan ARV mengacu ke Panduan WHO. Pelaporan penggunaan menggunakan format pelaporan secara nasional.

Meski jumlah layanan dan cakupan PDP meningkat tajam namun layanan PDP masih menghadapi berbagai masalah yaitu :

  • Sebagian infeksi HIV terdiagnosis pada keadaan tahap lanjut, tak jarang ODHA mempunyai infeksi oprtunistik berat bahkan infeksi oportunistik yang lebih dari satu. Dengan demikian angka kematian perawatan di rumah sakit masih tinggi. Angka kematian perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat mencapai 30% dan sebagian besar kematian terjadi pada awal perawatan sebelum penderita memperoleh ARV.

  • Biaya untuk diagnosis dan terapi infeksi oportunistik mahal dan sebagian besar biaya ini masih ditanggung oleh ODHA dan keluarga. Pada umumnya perusahaan asuransi tidak bersedia memberikan penggantian biaya untuk kasus AIDS.

  • Infeksi HIV di kalangan penguna narkoba semakin meningkat. Pada pengguna narkoba suntikan selain infeksi HIV juga terdapat ko-infeksi Hepatitis C dan B, serta terdapatnya infeksi pneumonia dan infeksi endokarditis bakteri. Keadaan ini mempersulit penatalaksanaan karena tak jarang seorang ODHA yang dirawat menderita berbagai infeksi oportunistik disertai pula ko-infeksi hepatitis.

  • Kemampuan layanan PDP masih beragam. Terdapat unit layanan yang sudah mempunyai pengalaman luas dalam PDP namun juga terdapat unit layanan yang baru memulai layanan PDP. Selama ini sistem dukungan untuk meningkatkan mutu layanan belum terprogram dengan baik.

  • Layanan AIDS pada anak masih belum mendapat perhatian yang memadai.

  • Agar mampu memberikan layanan PDP pada anak maka diperlukan SDM yang berpengalaman, fasilitas laboratorium yang mencukupi serta obat ARV untuk anak. Tenaga dokter yang mampu mendiagnosis dan melakukan terapi pada anak yang terinfeksi HIV masih sedikit dan terbatas di kota besar. Pemeriksaan viral load dan CD4 yang dibutukan untuk diagnosis dan terapi HIV pada anak harganya mahal dan masoh harusemnjadi beban keluarga. Obat ARV khusus anak belum tersedia sehingga masih menggunakan obat ARV dewasa demhgam penyesuaian dosis.

  • Kerjasama rumah sakit dengan LSM di berbagai unit layanan belum terbina dengan baik. Ada kecenderungan saling merasa benar sendiri dan menyalahkan pihak lain. Situasi ini harus dirubah sehingga terjadi kerjasama yang menguntungkan demi terwujudnya layanan yang bermutu.

  • Dukungan pengadaan fasilitas dan peralatan medik untuk menerapkan kewaspadaan universal masih minim. Di banyak unit layanan, sarung tangan yang amat esensial sebagai barier dalam kewaspadaan universal tidak tersedia cukup.

  • Kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Dukungan untuk pelaksana di lapangan baik berupa dukungan finansial maupun teknik yang pada umumnya diberikan oleh lembaga donor atau LSM internasional masih kurang terkoordinasi sehingga membingungkan petugas di lapangan.

  • Dalam hal pelaporan, pelaksana layanan PDP dimintakan laporan oleh berbagai pihak yaitu Departemen Kesehatan (Depkes), lembaga donor dan WHO. Sewajarnya laporan hanya diserahkan pada satu instansi saja dan lembaga lain yang memerlukan dapat berhubungan dengan Depkes tanpa turun langsung ke lapangan.

  • Manajemen logistik (perencanaan, pengadaan obat ARV, pendistribusian, dan pemantauan) belum tertata dengan baik sehingga masih dialami adanya kekurangan obat, kelebihan obat, atau terlambatnya distribusi.