Mungkin, dengan alasan telah memberikan pendapatan negara yang sangat besar, katanya sekitar 10% dari APBN, Pemerintah Indonesia tidak bersedia menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau yang telah ditandatangani oleh 160 negara. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok memang sangat besar, padahal pajak rokok di Indonesia masih tergolong sangat rendah, sekitar 34%, hanya setengah dari nilai pajak rokok di negara lain, misalnya pajak rokok di Thailand yang mencapai 70%.

Pemerintah Indonesia sepertinya telah menghalalkan segala cara dalam mengoptimalkan pendapatan negaranya, terbukti dengan tetap memilih untuk mengorbankan kesehatan masyarakatnya dalam hal rokok ini. Seperti diketahui bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Sementara itu tingkat konsumsi rokok juga kebanyakan dari kalangan miskin, para perokok itu bahkan memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya daripada tidak membeli rokok.

 

Berikut berita dari antara.co.id

Hanya Indonesia yang Tidak Tanda Tangani Konvensi Tembakau

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang tidak menandatangani "Framework Convention on Tobacco Control" (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau yang telah ditandatangani oleh 160 negara.

Konvensi tersebut mengharuskan suatu negara untuk membatasi dan mengurangi produksi rokok, menghapus iklan rokok, menyertakan gambar peringatan pada setiap bungkus rokok yang dijual, melarang penjualan rokok secara eceran, melarang anak-anak membeli rokok, menaikkan pajak rokok dan menerapkan kawasan bebas rokok.

"Negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia sudah menandatangani konvensi tersebut meski memerlukan perjuangan untuk merealisasikannya," kata peneliti Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Universitas Gadjah Mada (UGM), Yayi Suryo Prabandani, dalam kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati sertiap 31 Mei.

Ia menyatakan, beberapa produk rokok dalam negeri yang dijual di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia atau Amerika Serikat (AS) telah menyertakan gambar peringatan bahaya merokok di bungkusnya.

"Di Indonesia, aturan mengenai gambar bahaya merokok di bungkus rokok belum ada, tetapi baru sebatas tulisan peringatan saja," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora, Soenarto Sastrowijoyo menyatakan, kebijakan promosi kesehatan dari pemerintah berjalan lamban.

"Pemerintah dan juga DPR seolah tidak ingin membatasi produksi rokok dan melakukan kampanye anti rokok," katanya.

Besarnya dana yang masuk ke pemerintah dari produksi rokok, katanya, membuat pemerintah seakan enggan membatasi produksi rokok dalam negeri.

Dana yang masuk ke pemerintah dari para produsen rokok diperkirakan mencapai Rp38 triliun per tahun atau hampir 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pajak yang dikenakan kepada produsen rokok juga tergolong rendah yaitu 34 persen, jauh berbeda dengan besaran pajak di Thailand yang telah mencapai 70 persen.

Konsumsi Rokok Indikator Kemiskinan Masyarakat

Konsumsi rokok diyakini sebagai salah satu indikator kemiskinan masyarakat Indonesia selama ini, akibatnya perilaku tersebut tidak hanya dapat mengurangi pendapatan, belanja bulanan keluarga, hingga berujung pada kematian.

"Saya pernah menemukan kesaksian ada seorang sopir berpenghasilan Rp50 ribu sehari dengan empat anak yang kedua anaknya tidak sekolah dengan alasan biaya. Anehnya, sopir tersebut mampu menghabiskan uang Rp24 ribu per hari untuk membeli tiga pak rokok," kata Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, di Surabaya, Kamis.

Ia mengakui, hal itu memang fenomena umum yang sering ditemui diantara masyarakat miskin di Indonesia.

"Meski sang kepala rumah tangga memiliki penghasilan terbatas, ia mengonsumsi rokok seperti layaknya kereta api," katanya.

Menurut dia, merokok berdampak pada berkurangnya pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan lain seperti makanan yang sehat dan layak, biaya sekolah, dan sebagainya.

"Semisal, seorang kepala keluarga mengonsumsi rokok satu pak seharga Rp5 ribu per hari. Padahal, uang yang terbakar melalui rokok tersebut bisa dibelikan tiga butir telur yang mengandung banyak gizi untuk makan seluruh anaknya," katanya.

Selain itu, kata dia, secara ilmiah terbukti bahwa merokok menimbulkan banyak masalah kesehatan dan meningkatkan biaya kesehatan yang jumlahnya bisa tiga kali lipat dari cukai rokok.

"Bahkan, lebih dari 70.000 penelitian di Amerika Serikat berhasil membuktikan bahaya merokok bagi kesehatan," katanya.

Melihat beragam kenyataan itu, ia berharap, pemerintah mengambil sikap tegas. Salah satunya dengan menaikkan harga cukai rokok, melarang secara total iklan rokok, dan memasang peringatan bergambar mengenai bahaya merokok.

"Sekarang, besaran cukai rokok rata-rata baru 38 persen. Padahal, dalam Pasal 5 UU Nomer 39 Tahun 2007, pemerintah boleh mematok cukai hingga 57 persen. Namun, besaran itu ternyata masih rendah dibandingkan patokan cukai luar negeri yang mencapai 65 persen," katanya.(*)

 

loading...